29 November 2023
Begini Tanggapan Menkominfo Soal Data KPU Yang di Retas Hacker
Marikupas - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akui, telah mendapatkan laporan dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari jika data pemilih bocor karena tindakan hacker.
Dia juga pastikan, sudah bergerak untuk membikin perlindungan mekanisme IT di Komisi Pemilihan Umum itu bersama Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
"Pak Ketua KPU, barusan ia katakan sama saya datanya diambil, data pemilih, ya kita koordinir terus dengan BSSN dan KPU untuk mengantisipasi masalah keamanan IT di KPU," kata Budi Arie di kompleks Istana Negara, Jakarta.
Dia juga pastikan akan segera menuntaskan persoalan itu, walaupun tidak membeberkan tujuan pastinya kapan sejumlah pihak yang membocorkan data atau hacker pembobolnya itu dapat diamankan.
"Secepatnya, ini kan baru tadi pagi, secepat-cepatnya kita bereskan," tegas Budi.
"Kita terus lakukan pelacakan, jadi saya telah memberikan tugas ditjen aptika untuk lakukan riset pemicunya, apa penyebabnya, dan bagaimana memperkirakannya," katanya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari awalnya juga membuka suara ihwal 204 juta data pemilih dibobol hacker dan diperjualbelikan dengan ilegal. Dia menjelaskan harus memeriksa bukti informasi itu.
Hasyim menjelaskan, informasi itu harus lebih dulu diverifikasi kebenarannya karena dia baru ketahui berita pembobolan itu dari media pers. Dia akui telah menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tim Cybercrime Mabes Polri, BIN, dan Kominfo.
"Kami tetap pastikan apa informasi itu betul atau mungkin tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang sejauh ini telah ada yakni tim dari KPU, tim dari BSSN selanjutnya dari tim Cybercrime Mabes Polri dan BIN serta Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk pastikan kebenaran informasi itu," kata Hasyim.
Dia juga pastikan, sampai sekarang ini tidak ada masalah di dalam website KPU sendiri, termasuk website yang simpan sejumlah data beberapa pemilih. Walau demikian, Hasyim tidak menyinggung berkaitan keamanan datanya, karena harus dilihat kebenaran informasi pembobolan datanya itu sendiri.
"Jika kita periksa sebenarnya bisa mengecek melalui dptonline.kpu.go.id, kelak masuk ke dalam situ dan dapat dijangkau melalui nomor induk kependudukan kita masing-masing. Pokoknya informasi itu bisa dijangkau sampai saat ini," sebut Hasyim.
Sebagai informasi, laporan peretasan terkini ini terkuak saat kampanye Pemilu masuk hari awal. Lembaga Cissrec menerangkan peretas namanya Jimbo memperoleh data dan menjualnya sebesar US$74 ribu atau Rp 1,2 miliar.
Data yang didapat itu sejumlah 253 juta. Tetapi sesudah disaring ada 204 juta yang didapat, sama dengan DPT Tetap KPU.
Baca Juga: